MITRAPOL-ID- MERANTI – Rencana kenaikan tarif angkutan laut yang diajukan dua perusahaan pelayaran di Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD. Di tengah usulan kenaikan sebesar 15 persen, Pemkab Kepulauan Meranti mengambil sikap dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlangsungan usaha pelayaran dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Dua perusahaan yang mengajukan penyesuaian tarif tersebut yakni PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Keduanya mengusulkan kenaikan tarif pada sejumlah rute pelayaran dengan alasan meningkatnya biaya operasional, meliputi harga BBM industri, suku cadang kapal, upah awak kapal, biaya kepelabuhanan hingga kebutuhan investasi pengadaan armada baru.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan kajian dan telaahan teknis terkait usulan kenaikan tarif. Pembahasan mencakup landasan regulasi, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek pelayaran, serta komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.
Fahri menjelaskan, penetapan tarif angkutan laut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022.
Menurutnya, kewenangan penetapan tarif harus disesuaikan dengan cakupan jaringan trayek, baik lintas provinsi, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun trayek dalam wilayah kabupaten.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami adanya tekanan biaya operasional yang dihadapi perusahaan pelayaran. Namun, setiap kebijakan penyesuaian tarif harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat, mengingat transportasi laut merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi mobilitas warga antarpulau.
“Persoalan ini harus dilihat secara berimbang. Perusahaan pelayaran tentu perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan. Namun, di sisi lain, masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan agar tidak terbebani oleh kenaikan tarif yang terlalu tinggi,” tegas Muzamil.
Sebagai bentuk pertimbangan terhadap kondisi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute yang berada di luar kewenangan penetapan tarif pemerintah kabupaten, dengan tetap mengacu pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, khusus untuk trayek dalam wilayah kabupaten, termasuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah daerah meminta agar tarif tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan.
Muzamil menambahkan, keterbatasan daya beli sebagian masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam mengambil kebijakan. Terlebih, karakteristik geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menjadikan transportasi laut bukan sekadar sarana perjalanan, melainkan kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hubungan sosial masyarakat.
Dari unsur legislatif, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan Amd, turut memberikan perhatian terhadap rencana penyesuaian tarif tersebut. Ia mendorong agar perusahaan pelayaran dilibatkan secara langsung dalam pembahasan lanjutan sehingga seluruh aspek, baik beban operasional perusahaan maupun kemampuan ekonomi masyarakat, dapat dikaji secara terbuka dan proporsional.
Menurut Syaifi, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan penyedia jasa angkutan laut diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis, tetapi juga kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Jani Pasaribu, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.
Anggota Komisi II lainnya, Al Amin, mengusulkan agar persoalan tersebut dibahas lebih mendalam melalui mekanisme pembahasan di tingkat komisi DPRD.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat tersebut turut dihadiri pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya.
Pemerintah daerah berharap setiap keputusan mengenai tarif angkutan laut nantinya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat. Sebab, di wilayah kepulauan seperti Meranti, keterjangkauan transportasi laut memiliki hubungan langsung dengan kelancaran aktivitas dan kesejahteraan masyarakat.***
