MITRAPOL-ID- SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Komisi II DPRD menggelar rapat pembahasan terkait usulan penyesuaian tarif tiket angkutan penumpang laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan, serta anggota Komisi II, A. Md. Al Amin A, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, M.M. Rapat ini turut melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), unsur Asisten dan Staf Ahli, serta sejumlah operator perusahaan pelayaran.
Dalam pemaparannya, Kepala Dishub Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa permohonan kenaikan tarif dari perusahaan pelayaran telah melalui tahap survei dan pengumpulan data.
Usulan tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban operasional operator, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), hingga biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab dan DPRD menegaskan bahwa kebijakan tarif harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat Meranti yang masih relatif rendah, mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan vital warga di wilayah kepulauan.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha pelayaran. Ia secara khusus meminta agar rute dalam kabupaten tidak mengalami kenaikan tarif.
“Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja.
Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen,” ujar Muzamil.
Senada dengan Wakil Bupati, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, bersama anggota Komisi II, Al Amin A, meminta pihak perusahaan pelayaran memaparkan rincian komponen biaya operasional dan kendala di lapangan secara transparan agar dapat ditelaah bersama secara objektif.
Anggota Komisi II lainnya, Drs. Jani Pasaribu, M.M., juga mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif dikaji secara cermat.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna jasa, tetapi juga memengaruhi pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.
Hingga pertemuan berakhir, rapat belum menyetujui adanya kenaikan tarif secara resmi. Forum ini menghasilkan dua poin rekomendasi utama, yakni mempertahankan tarif lama untuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak serta membatasi kenaikan maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Melalui koordinasi ini, Pemkab dan DPRD berharap solusi final yang dihasilkan nantinya dapat menjaga keterjangkauan akses transportasi laut bagi masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.
(Humas DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti)
