Mitrapol.id//
Medan, Dugaan adanya permintaan uang pelicin oleh oknum Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Protokol di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kepada pihak-pihak yang ingin beraudiensi dengan Wali Kota Medan menuai kecaman. Salah satu kecaman keras datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP Fromper) Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu.
Zulhamdani menyesalkan tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk praktik pungutan liar (pungli) yang mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan Wali Kota Medan.
“Saya mengecam keras pola-pola meminta uang pelicin yang dilakukan oleh oknum Plt Protokol Pemko Medan (Fitrah Ritonga). Ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin ASN masih belum tuntas, khususnya di bawah pengawasan Inspektorat Kota Medan, Segera Mengambil Sikap Tegas Kepada Oknum Tersebut” tegasnya kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).
Ia mendesak agar Wali Kota Medan segera mengambil langkah tegas dengan mencopot oknum tersebut dari jabatannya, jika perlu di Pecat, serta mendorong Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada bidang yang menangani Protokol dilingkungan Pemko Medan.
“Kami ingin Balai Kota Medan benar-benar bersih dari praktik pungli dan perilaku oknum-oknum yang hanya ingin memperkaya diri sendiri. Jangan sampai kasus ini mencoreng marwah dan Nama Baik Wali Kota Medan yang sejak awal menjabat berkomitmen melakukan bersih-bersih birokrasi,” tambah Ketua Umum DPP Fromper Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu.
Zulhamdani juga menyinggung sikap arogansi oknum lain yang sebelumnya melarang media untuk mewawancarai Wali Kota, dan menilai belum adanya tindakan tegas atas kejadian tersebut sebagai bentuk lemahnya ketegasan pimpinan.
“Arogansi seperti ini harus segera ditindak. Ironisnya, oknum yang melarang wawancara itu bahkan bukan PNS, tapi sudah berani bertindak semena-mena. Sekarang muncul lagi dugaan pungli. Ini berbahaya jika terus dibiarkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Zulhamdani mengaku mendapat informasi dari sejumlah pihak yang ingin beraudiensi ke Wali Kota namun diminta uang pelicin oleh oknum terkait. Meski demikian, banyak dari mereka memilih diam dan enggan membeberkannya ke publik.
“Selama Kami Melaksanakan Audiensi Pada Zaman Pak Abdillah, Pak Rahudman, Pak Dzulmi Eldin, Pak Akhyar, hingga Pak Bobby, tidak pernah ada seperti ini. Audiensi dengan Wali Kota seharusnya terbuka dan tidak dipersulit, apalagi dipungut bayaran,” tutupnya.
(Ade Saputra)
