Mitrapol.id/BATAM – Maraknya pemberitaan mengenai dugaan aktivitas penyelundupan melalui sejumlah pelabuhan tidak resmi atau yang dikenal sebagai pelabuhan tikus di Kota Batam, khususnya kawasan Jembatan 6 Barelang dan Tanjung Riau, Kepulauan Riau, kembali menuai sorotan.
Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kepulauan Riau mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan serta menindaklanjuti informasi dugaan praktik penyelundupan yang disebut-sebut berlangsung di sejumlah titik tersebut.
Ketua DPD LPRI Kepri sekaligus Humas DPP GPN 08, Leo Nazara, menilai dugaan aktivitas pengiriman barang tanpa dokumen kepabeanan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Salah satu komoditas yang menjadi perhatiannya adalah peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai yang belakangan ramai diperbincangkan.
Dikutip dari pemberitaan media daring, Leo menyampaikan bahwa kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait efektivitas pengawasan di wilayah perairan dan jalur distribusi barang.
“Kami melihat ada indikasi kuat terjadinya disfungsi pengawasan. Pelabuhan tikus ini menjadi jalur bebas hambatan bagi barang-barang tanpa dokumen. Kami mendesak Kepala Bea Cukai Batam untuk segera mengambil tindakan konkret di lapangan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pengawasan dilakukan secara transparan dan profesional sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kepabeanan.
Nama Pengusaha Berinisial HL Ikut Disorot
Dalam perkembangan informasi yang dihimpun, muncul nama seorang pengusaha berinisial HL yang disebut-sebut memiliki sejumlah kapal di kawasan Jembatan 6 Sembulang Barelang maupun wilayah Tanjung Riau.
Namun, informasi mengenai kepemilikan kapal dan dugaan keterkaitannya dengan aktivitas penyelundupan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan adanya hubungan antara pengusaha berinisial HL dengan dugaan tindak pidana kepabeanan tersebut.
Karena itu, diperlukan penelusuran dan pemeriksaan oleh instansi berwenang guna memastikan legalitas kapal, dokumen pengangkutan, serta jenis barang yang didistribusikan melalui jalur tersebut.
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat Berinisial EL Diminta Diperiksa
Selain menyoroti aktivitas pelabuhan tidak resmi, Leo juga meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kepri menindaklanjuti informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum aparat berinisial EL yang disebut bertugas di Polres Karimun.
Menurut Leo, dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif dan transparan agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami menaruh harapan besar pada Kapolda Kepri yang baru untuk menunjukkan ketegasan nyata. Propam Polda Kepri harus segera memeriksa dan menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum EL ini demi menjaga marwah institusi Polri,” tegasnya.
Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Pemeriksaan internal dan klarifikasi dari pihak kepolisian diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Dugaan Uang Koordinasi untuk Membungkam Pemberitaan
Leo juga menyinggung adanya informasi mengenai dugaan pembagian uang koordinasi kepada oknum wartawan dengan tujuan agar pemberitaan terkait aktivitas tersebut diturunkan atau dihapus dari media daring.
Ia mengecam segala bentuk upaya yang diduga bertujuan menghalangi kerja jurnalistik dan meminta agar persoalan tersebut ditelusuri secara serius.
“Praktik pembungkaman media ini adalah kemunduran demokrasi dan mencederai keterbukaan informasi. LPRI dan GPN 08 akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan tegas dari Bea Cukai maupun Polda Kepri. Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” pungkasnya.
Instansi Terkait Diminta Buka Klarifikasi
LPRI Kepri berharap Bea Cukai Batam, Polda Kepri, serta Polres Karimun dapat memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai informasi yang berkembang, termasuk aktivitas kapal di kawasan Jembatan 6 Barelang dan Tanjung Riau.
Klarifikasi juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administrasi kepabeanan, tindak pidana penyelundupan, maupun dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum aparat.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari Bea Cukai Batam, Polda Kepri, Polres Karimun, serta pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Redaksi)












