BATAM, Mitrapol.id – Ketua Team Light Independent Bersatu (LIBAS) Kepulauan Riau, Yutel, mempertanyakan transparansi penanganan perkara dugaan pemerasan yang menyeret seorang wartawan dan ditangani Unit Jatanras Satreskrim Polresta Barelang.
Yutel meminta Kapolresta Barelang beserta jajaran Satreskrim memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi perkara, konstruksi dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat, hingga dasar hukum penempatan wartawan tersebut di rumah tahanan.
Sorotan itu muncul setelah beredar informasi bahwa wartawan yang bersangkutan diamankan petugas Unit Jatanras sekitar pukul 04.00 WIB, Senin (17/11/2026). Peristiwa tersebut turut menjadi perhatian kalangan jurnalis di Kota Batam.
Menurut Yutel, penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Karena itu, seluruh rangkaian peristiwa perlu diungkap secara utuh, bukan hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak.
Dugaan Keterkaitan Pelapor dengan Peredaran Rokok Ilegal Perlu Diverifikasi
Yutel turut menyoroti informasi mengenai seseorang berinisial WL yang disebut-sebut sebagai pelapor dalam perkara tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, WL diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran rokok tanpa pita cukai. Namun, Yutel menegaskan informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum dan harus terlebih dahulu diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
“Kalau memang ada dugaan keterlibatan dalam peredaran rokok ilegal, apakah hal itu sudah diperiksa? Bagaimana sumber barang, jalur distribusi, pemilik, penyimpan, penjual, hingga pihak yang memperoleh keuntungan? Jika ditemukan indikasi tindak pidana lain, tentu harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa dugaan pemerasan dan dugaan tindak pidana di bidang cukai merupakan dua persoalan hukum yang harus diperiksa berdasarkan unsur dan alat bukti masing-masing.
Yutel merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, khususnya Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56, yang mengatur sejumlah tindak pidana terkait barang kena cukai dan pita cukai.
Menurutnya, penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan serta terpenuhinya unsur pidana, bukan sekadar informasi atau dugaan yang berkembang di masyarakat.
Konstruksi Dugaan Pemerasan Diminta Dibuka Secara Utuh
Selain persoalan tersebut, Yutel meminta penyidik menjelaskan secara terperinci konstruksi dugaan pemerasan yang menjadi dasar penanganan perkara.
Beberapa hal yang dinilai penting untuk diperjelas antara lain siapa yang pertama kali menghubungi, siapa yang menginisiasi pertemuan, siapa yang meminta uang, siapa yang memberikan uang, serta apa tujuan pemberian uang tersebut.
Termasuk apakah sebelumnya terdapat komunikasi, kesepakatan, atau hubungan tertentu antara para pihak.
“Apakah pihak yang diamankan terlebih dahulu menghubungi pelapor atau justru pihak pelapor yang menginisiasi komunikasi? Siapa yang menawarkan dan siapa yang meminta? Semua itu harus diuji melalui pemeriksaan dan alat bukti. Jangan sampai unsur-unsur penting dalam perkara ini terabaikan,” tegasnya.
Yutel menekankan bahwa dirinya tidak bermaksud mengintervensi proses penyidikan maupun membela pihak yang terbukti melakukan tindak pidana. Namun, ia meminta agar penyidik tidak mengabaikan fakta-fakta lain yang memiliki relevansi terhadap perkara.
Pihak Pemberi Uang dan Pelapor Disebut Berbeda, Penyidik Diminta Perjelas
Hal lain yang menjadi perhatian Yutel adalah informasi mengenai dugaan perbedaan antara pihak yang memberikan uang dengan pihak yang membuat laporan polisi.
Jika informasi tersebut benar, menurutnya, penyidik perlu menjelaskan kapasitas masing-masing pihak, hubungan hukum di antara mereka, latar belakang transaksi, serta tujuan pemberian uang yang menjadi bagian dari perkara.
“Kalau yang memberikan uang adalah pihak lain, sementara yang membuat laporan orang berbeda, hubungan hukum di antara mereka harus diterangkan. Apa kepentingan pemberian uang tersebut? Apakah berdasarkan perintah seseorang, kesepakatan, atau ada tujuan lain? Ini perlu diuji melalui pemeriksaan,” katanya.
Ia menilai keterangan saksi, bukti komunikasi, transaksi keuangan, serta dokumen pendukung lainnya penting untuk membangun konstruksi perkara secara menyeluruh.
Prosedur Penempatan di Rumah Tahanan Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya substansi dugaan pemerasan, Yutel juga mempertanyakan informasi mengenai pemindahan wartawan tersebut ke rumah tahanan sebelum melewati waktu 1 x 24 jam sejak diamankan.
Persoalan ini menjadi perhatian setelah pihak kuasa hukum disebut menyampaikan bahwa surat perintah penahanan belum diterima.
Yutel mengingatkan bahwa prosedur penahanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Ia merujuk Pasal 100 ayat (1), yang mengatur bahwa penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa sesuai persyaratan hukum.
Selanjutnya, Pasal 100 ayat (3) mengatur muatan surat perintah atau penetapan penahanan, antara lain identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara, serta tempat penahanan.
Sementara Pasal 100 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian tembusan surat perintah penahanan atau penetapan hakim paling lama satu hari sejak penahanan kepada keluarga, wali, atau orang yang ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa.
“Penahanan bukan tindakan yang bisa dilakukan tanpa dasar hukum. Harus jelas status hukumnya, surat perintahnya, alasan penahanannya, serta kewenangan pejabat yang melakukan tindakan tersebut,” ujarnya.
Yutel juga mempertanyakan informasi yang menyebutkan bahwa pemindahan ke rumah tahanan dilakukan karena petugas Unit Jatanras telah menyelesaikan jadwal piket atau lepas dinas.
Menurutnya, alasan teknis operasional tidak boleh mengaburkan kejelasan administrasi maupun tanggung jawab hukum dalam penanganan seseorang yang sedang menjalani proses pemeriksaan.
“Kalau alasannya karena petugas Jatanras sudah tidak piket, apakah itu cukup menjadi dasar untuk memindahkan seseorang ke rumah tahanan? Siapa yang memerintahkan dan siapa penanggung jawabnya? Apakah ada administrasi serta berita acara pemindahan? Ini harus dijelaskan,” katanya.
Ia menambahkan, apabila penempatan tersebut merupakan penitipan sementara dan bukan penahanan secara hukum, kepolisian tetap perlu menjelaskan status orang yang ditempatkan, dasar kewenangan, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab petugas.
Enam Poin Klarifikasi untuk Kapolresta Barelang
Atas sejumlah persoalan tersebut, Yutel meminta Kapolresta Barelang dan jajaran Satreskrim memberikan penjelasan terkait enam hal penting:
1. Status hukum wartawan yang diamankan, apakah masih menjalani pemeriksaan, telah ditetapkan sebagai tersangka, atau sudah dilakukan penahanan.
2. Kronologi lengkap dugaan pemerasan, termasuk pihak yang pertama kali menghubungi, menginisiasi pertemuan, serta meminta atau memberikan uang.
3. Kapasitas pihak pemberi uang dan pelapor, termasuk hubungan hukum serta latar belakang transaksi yang menjadi bagian dari perkara.
4. Dasar hukum dan administrasi pemindahan atau penempatan wartawan tersebut di rumah tahanan.
5. Keberadaan surat perintah penahanan, termasuk pemenuhan hak tersangka dan penyampaian tembusan kepada pihak yang berhak menerimanya.
6. Pendalaman informasi dugaan keterkaitan pihak pelapor dengan peredaran rokok tanpa pita cukai, apabila terdapat bukti awal yang relevan untuk ditindaklanjuti.
LIBAS: Jangan Sampai Hukum Tajam ke Satu Pihak
Yutel kembali menegaskan bahwa profesi wartawan tidak memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup bahwa wartawan tersebut melakukan tindak pidana, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, ia juga meminta agar dugaan tindak pidana lain yang muncul dalam rangkaian peristiwa tidak diabaikan apabila memiliki dasar informasi dan bukti yang dapat diverifikasi.
“Team LIBAS Kepri tidak sedang membela siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana. Jika wartawan tersebut terbukti melakukan pemerasan, silakan proses sesuai hukum. Namun, apabila dalam rangkaian peristiwa ditemukan dugaan tindak pidana lain, termasuk peredaran rokok ilegal, itu juga harus ditelusuri. Jangan sampai penegakan hukum berjalan secara parsial,” tegas Yutel.
Ia berharap Polresta Barelang dapat memberikan penjelasan secara proporsional agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat maupun kalangan pers.
“Penegakan hukum harus profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Jangan ada pihak yang diistimewakan dan jangan ada pihak yang dikorbankan. Semua harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti,” tutupnya.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polresta Barelang mengenai kronologi lengkap perkara, status hukum wartawan yang diamankan, maupun dasar administrasi penempatan atau penahanannya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolresta Barelang, Satreskrim Polresta Barelang, pihak pelapor, pihak yang disebut memberikan uang, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan sesuai Kode Etik Jurnalistik.












