Breaking News
Berita  

ESCAPE SPA & MASSAGE Lubuk Baja Jadi Sorotan, Dugaan Penawaran Perempuan Rp2,5 Juta Minta Diusut APH

Mittapol.id– Aktivitas usaha ESCAPE SPA & MASSAGE di Jl komplek Dian center, Batu Selicin Lubuk Baja, menjadi sorotan menyusul munculnya dugaan penawaran layanan yang disebut-sebut berada di luar peruntukan usaha pijat dan terapi.

Berdasarkan informasi serta penelusuran awal di lokasi, awak media memperoleh keterangan dari seseorang yang disebut sebagai Admin/ Papi terkait penawaran layanan perempuan dengan tarif mencapai Rp. 2.500.000 bawa keluar.

“Harga 2.500.000 bawa keluar, Rata-rata Umur 24

Bayar dulu baru bawa keluar bang,” ujar salah satu Pekerja sambil menampakkan sejumlah PSK di HP.

Keterangan tersebut memunculkan dugaan adanya aktivitas yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan transaksi maupun penawaran layanan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Redaksi belum memperoleh bukti independen yang cukup untuk memastikan adanya praktik prostitusi, keterlibatan pengelola, ataupun pihak yang bertanggung jawab atas penawaran tersebut.

Tim media telah melakukan konfirmasi kepada pihak Message terkait aktivitas tersebut namun tidak mendapatkan tanggapan.

Legalitas dan Kesesuaian Kegiatan Usaha Perlu Diperiksa

Apabila benar terdapat aktivitas yang menyimpang dari peruntukan usaha, instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan kegiatan operasional tempat usaha tersebut.

Selain pemeriksaan perizinan, aparat penegak hukum juga dapat menelusuri kemungkinan adanya unsur tindak pidana apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.

Sejumlah regulasi yang relevan untuk dicermati antara lain:

1. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya ketentuan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pelacuran dan perantaraan prostitusi, dengan memperhatikan unsur serta ketentuan pidana yang berlaku.

2. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur larangan dalam undang-undang tersebut.

3. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, khususnya ketentuan terkait distribusi atau transmisi informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Penerapan ketentuan hukum tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, dan fakta yang ditemukan di lapangan.

APH dan Instansi Terkait Diminta Turun ke Lokasi

Munculnya informasi tersebut mendorong perhatian terhadap pengawasan usaha SPA dan tempat layanan pijat di wilayah Lubuk Baja.

Aparat penegak hukum (APH), Pemerintah Kota Batam, serta instansi teknis yang membidangi perizinan usaha diminta melakukan peninjauan dan pemeriksaan secara objektif.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

– Kesesuaian aktivitas operasional dengan perizinan usaha.

– Kepatuhan terhadap standar operasional dan ketentuan usaha SPA atau pijat.

– Ada atau tidaknya penawaran layanan di luar peruntukan usaha.

– Kemungkinan adanya praktik perantaraan atau eksploitasi apabila ditemukan indikasi dan bukti pendukung.

Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan diharapkan dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Redaksi Buka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik, bukan bentuk penghakiman terhadap pengelola maupun pihak tertentu.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak pengelola Welcome Message untuk memperoleh klarifikasi mengenai informasi dugaan penawaran layanan tersebut, termasuk kesesuaian kegiatan operasional dengan izin usaha yang dimiliki.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pengelola maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Publikasi ini diharapkan menjadi perhatian instansi berwenang agar informasi yang berkembang dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, objektif, dan berdasarkan fakta.

Part 1, bersambung…