Breaking News
Berita  

Hindari Barang Penyelundupan, Aktivitas Bongkar Muat di Jembatan 4 Diminta Ditutup

Mitrapol.id/Aktivitas bongkar muat barang di sebuah pelabuhan kecil yang berada di belakang Kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Zona Barat, tepatnya di kawasan Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi sorotan.

Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai salah satu akses keluar masuk barang yang disinyalir tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Dugaan ini mencuat berdasarkan informasi dari sejumlah warga dan narasumber di lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Berdasarkan penelusuran tim media dalam beberapa hari terakhir, terlihat kendaraan jenis mobil boks keluar masuk menuju kawasan pelabuhan tersebut. Aktivitas kendaraan itu terpantau sekitar pukul 15.30 WIB.

Sementara itu, seorang narasumber mengungkapkan bahwa kegiatan bongkar muat tersebut diduga berlangsung hampir setiap hari dan cenderung meningkat pada malam hari, mulai pukul 21.00 WIB hingga tengah malam.

Dalam satu malam, menurut pengakuannya, terdapat sekitar enam unit mobil boks yang masuk ke area pelabuhan.

“Kalau sore sampai malam, sering ada mobil boks masuk. Kadang ada juga mobil pribadi yang ikut mengawal di depan atau belakangnya,” ungkap narasumber kepada tim media.

Lebih lanjut, narasumber menduga barang-barang yang diangkut meliputi rokok tanpa pita cukai, suku cadang kendaraan, barang elektronik hingga paket jasa titip (jastip).

Bahkan, muncul pula dugaan adanya ketidaksesuaian antara barang yang diangkut dengan daftar muatan atau manifes barang.

Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan penelusuran resmi oleh instansi berwenang. Tim media belum dapat memastikan jenis maupun legalitas barang yang berada di dalam kendaraan boks tersebut.

Nama Pengusaha dan Pengurus Lapangan Ikut Disebut

Dalam keterangan lanjutan, narasumber turut menyebut seorang pengusaha berinisial AE yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Sementara itu, seorang berinisial BR disebut-sebut sebagai pihak yang mengurus kegiatan di lapangan.

Meski demikian, informasi mengenai keterlibatan kedua inisial tersebut masih sebatas keterangan narasumber dan belum terverifikasi secara independen.

Redaksi belum memperoleh klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan. Oleh karena itu, penyebutan inisial tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan maupun kesimpulan adanya tindak pidana.

Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

Mencuatnya informasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi berwenang, khususnya Bea Cukai Batam, Polresta Barelang, dan Polda Kepulauan Riau.

Pemeriksaan langsung terhadap aktivitas bongkar muat, legalitas operasional pelabuhan, dokumen kepabeanan, serta kesesuaian manifes barang dinilai penting untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, pihak Bakamla RI Zona Barat juga diharapkan dapat memberikan penjelasan apabila mengetahui adanya aktivitas keluar masuk barang di sekitar kawasan kantornya.

Apabila ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila aktivitas tersebut memiliki dokumen dan perizinan yang sah, penjelasan resmi diperlukan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.

Ancaman Hukum dalam Undang-Undang Kepabeanan

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur berbagai ketentuan mengenai kewajiban kepabeanan serta tindak pidana penyelundupan.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran kepabeanan bergantung pada jenis perbuatan dan pasal yang terbukti dilanggar. Karena itu, penerapan ancaman pidana harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi  masih berupaya meminta konfirmasi kepada Bea Cukai Batam, Polresta Barelang, Polda Kepri, serta Bakamla RI Zona Barat guna memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Redaksi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang disebutkan untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Prinsipnya, dugaan harus diuji melalui fakta. Jika benar terdapat pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan profesional. Jika tidak terbukti, masyarakat juga berhak memperoleh penjelasan yang jelas.

Sumber informasi awal: sempenanews.com. Diolah dan dikembangkan oleh redaksi./red