BATAM, Mitrapol.id — Penyaluran bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Laksamana Bintan Sei Panas, Batam Kota, mendapat sorotan warga. Pasalnya, bahan baku yang disebut mengalami kelebihan justru diduga dibagikan secara terbatas kepada sejumlah orang, sementara anak-anak yang sedang mengikuti pembelajaran daring di rumah dinilai belum menjadi prioritas.
Sorotan tersebut muncul setelah warga melihat proses pembagian bahan baku MBG di kawasan Kampung Nanas, Batam Kota, pada Rabu (16/9/2026).
Sejumlah warga mengaku kecewa karena bahan baku yang tersedia dan disebut berlebih tidak seluruhnya diarahkan kepada anak-anak usia sekolah yang sedang mengikuti pembelajaran dari rumah.
“Lihat sendiri, bahan bakunya berlebih. Tetapi kenapa hanya diberikan kepada orang-orang tertentu? Anak-anak yang sedang belajar daring di rumah juga membutuhkan asupan gizi,” ujar salah seorang warga yang menyaksikan pembagian tersebut.
Menurut warga, dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak tetap menjadi perhatian penting. Bahkan, seorang anak yang berada di lokasi disebut sempat menyampaikan keinginannya agar bahan makanan tersebut diberikan kepada mereka sehingga dapat dimasak oleh orang tua di rumah.
“Kalau kami diberikan bahan bakunya, nanti orang tua kami yang memasak di rumah,” demikian keluhan anak tersebut sebagaimana disampaikan warga kepada media.
Warga lainnya menilai, apabila memang terdapat kelebihan bahan baku MBG, seharusnya mekanisme pembagiannya dilakukan secara transparan dan memiliki dasar yang jelas.
“Harusnya anak-anak sekolah menjadi prioritas. Apalagi mereka sedang belajar dari rumah dan tetap membutuhkan makanan bergizi,” kata warga lainnya.
SPPG: Karena Ada Kelebihan Bahan Baku
Media kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak SPPG Laksamana Bintan Sei Panas terkait mekanisme pembagian tersebut.
Pihak SPPG menjelaskan bahwa pembagian dilakukan karena terdapat kelebihan bahan baku. Menurut pihak SPPG, daripada bahan tersebut tidak dimanfaatkan, lebih baik diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, keterangan tersebut masih menjadi pertanyaan bagi sejumlah warga. Mereka mempertanyakan kriteria penerima serta mekanisme penentuan pihak yang berhak mendapatkan bahan baku tambahan tersebut.
Warga yang berada di lokasi menyebut terdapat orang tua yang sedang berkumpul menerima bahan baku, sementara anak-anak lain yang sedang mengikuti pembelajaran daring disebut tidak memperoleh bagian.
Perbedaan antara keterangan pihak SPPG dan kondisi yang disampaikan warga tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola program maupun instansi terkait.
Respons RT Juga Dipertanyakan
Dalam proses klarifikasi mengenai mekanisme pembagian, pihak SPPG disebut turut berkoordinasi dengan RT setempat.
Namun, menurut keterangan warga, terdapat pernyataan dari RT yang dinilai kurang tepat ketika menanggapi keluhan seorang warga. Pernyataan tersebut disebut mengarah agar warga yang menyampaikan keluhan tidak perlu dilayani.
Warga menyayangkan respons tersebut. Menurut mereka, perangkat lingkungan seharusnya dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pihak penyelenggara program, terutama ketika terdapat persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Warga berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang menerima bahan baku, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperbaiki mekanisme penyaluran MBG agar lebih transparan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Mereka juga meminta pihak terkait, termasuk instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan program MBG, turun langsung untuk memastikan bahwa setiap kelebihan bahan baku memiliki mekanisme pemanfaatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kriteria penerima bahan baku tambahan, jumlah bahan baku yang disebut berlebih, serta mekanisme resmi pembagiannya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak penyelenggara.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak SPPG Laksamana Bintan Sei Panas maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik./
