BATAM – Mitrapol.id – Produk Superlife menjadi sorotan setelah muncul keluhan dari salah seorang calon member yang mengaku mengalami pusing dan tubuh terasa lemas setelah mengonsumsi produk tersebut.
Keluhan itu menambah perhatian publik terhadap kegiatan Business Opportunity Super Superlife (B.O.S.S) yang diselenggarakan Roha Exclusive di Golden View, Bengkong, Batam, pada 31 Desember 2025.
Salah seorang calon member yang mengaku telah mencoba produk tersebut menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi tubuh yang dirasakan setelah mengonsumsi produk Superlife. Ia mengaku mengalami pusing dan badan terasa lemas.
“Sering pusing dan badan terasa sakit terus dan lemah setelah konsumsi produk itu. Kita disuruh mencoba karena katanya akan mengalami kesembuhan di dalam tubuh. Namun, bukannya merasa lebih baik, justru badan terasa kurang enak. Saya khawatir ada dampak buruk terhadap kesehatan ke depannya,” ungkapnya.
Keluhan tersebut merupakan keterangan dari konsumen yang bersangkutan dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa produk Superlife menjadi penyebab gangguan kesehatan yang dialaminya. Hubungan antara konsumsi produk dan keluhan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan tenaga medis serta pengujian yang relevan.
Meski demikian, informasi tersebut menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk memperoleh kejelasan mengenai kandungan, keamanan, manfaat, serta legalitas produk yang dipasarkan.
Legalitas dan Izin Edar Produk Menjadi Sorotan
Di tengah kegiatan promosi dan pengenalan peluang bisnis Superlife, sejumlah pertanyaan mengenai aspek legalitas produk perlu mendapatkan penjelasan dari pihak pengelola maupun instansi berwenang.
Beberapa hal yang perlu diverifikasi antara lain:
1. Apakah seluruh produk Superlife yang dipasarkan di Batam telah memiliki izin edar BPOM sesuai kategori dan klasifikasi produknya?
2. Jika produk berasal dari luar negeri, apakah pemasukan barang telah melalui prosedur impor resmi dan memenuhi ketentuan kepabeanan?
3. Apakah dokumen asal-usul produk, distribusi, serta persyaratan perizinan perdagangan telah dipenuhi?
4. Apakah produk tersebut memerlukan persetujuan atau sertifikasi tambahan dari Kementerian Kesehatan maupun instansi teknis lainnya sesuai klasifikasinya?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai manfaat dan peluang bisnis, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai keamanan dan legalitas produk.
Perlindungan Konsumen Harus Menjadi Prioritas
Ketentuan mengenai peredaran produk kesehatan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sementara itu, Pasal 435 UU tersebut mengatur ketentuan pidana terkait peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada klasifikasi produk, bentuk pelanggaran, serta hasil pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8, mengatur larangan bagi pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau persyaratan sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan, termasuk kandungan, manfaat, risiko, serta ketentuan penggunaannya.
BPOM, Bea Cukai, dan Instansi Terkait Diharapkan Turun Tangan
Atas munculnya keluhan konsumen dan pertanyaan mengenai legalitas produk, BPOM di Batam diharapkan melakukan penelusuran terhadap status registrasi serta izin edar setiap produk Superlife yang dipasarkan di wilayah Batam.
Bea Cukai juga diharapkan memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pemasukan produk dari luar negeri yang perlu diverifikasi terkait pemenuhan ketentuan kepabeanan.
Sementara itu, Disperindag diharapkan memastikan aspek perdagangan dan distribusi produk berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Instansi lain, termasuk Kementerian Kesehatan dan Imigrasi, dapat melakukan pemeriksaan atau memberikan keterangan sepanjang terdapat persoalan yang masuk dalam kewenangan masing-masing.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menindaklanjuti apabila ditemukan bukti awal yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan produk yang beredar di tengah masyarakat memenuhi persyaratan keamanan, mutu, manfaat, serta ketentuan perizinan sesuai klasifikasinya.
Redaksi Membuka Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab
Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, pemberitaan ini bertujuan mendorong transparansi serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan konsumen.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen dan hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan adanya pelanggaran perizinan, kepabeanan, maupun standar keamanan produk Superlife.
Redaksi juga belum dapat memastikan hubungan sebab-akibat antara konsumsi produk tersebut dengan keluhan kesehatan yang disampaikan calon member.
Oleh karena itu, redaksi membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada Roha Exclusive, manajemen Superlife, serta Aan yang disebut dalam kegiatan B.O.S.S tersebut, untuk memberikan penjelasan mengenai:
– Legalitas dan identitas produsen produk.
– Nomor registrasi BPOM apabila diwajibkan sesuai klasifikasi produk.
– Kandungan, petunjuk penggunaan, serta informasi keamanan produk.
– Asal-usul dan mekanisme distribusi produk di Indonesia.
– Mekanisme penanganan keluhan konsumen.
Redaksi juga mengharapkan BPOM, Bea Cukai, Disperindag, serta instansi terkait dapat memberikan keterangan resmi sesuai kewenangannya.
Pemberitaan ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip keberimbangan, pengujian informasi, akurasi, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Redaksi Mitrapol.id
Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab. Setiap informasi tambahan dan keterangan resmi yang diterima redaksi akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan jurnalistik yang berlaku.
