MITRAPOL.id | Kota Langsa, Selasa 25/03/2025, – Dari Judul di atas bukanlah untuk menggangu kinerja Polri, tetapi bertujuan agar anggaran pelayanan itu bisa tepat sasaran ke daerah-daerah Tentulah hal itu dapat membantu peran serta negara dalam menangani pelayanan seoktimal mungkin di tubuh Polri terhadap masyarakat yang ada di daerah-daerah.
Menurut Pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe, Zulfadli, S. sos.I, M.M, Beliau sangat setuju dan kalau bisa kita meminta kepada Bapak Presiden Prabowo agar bisa mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk bisa memisahkan anggaran Departemen Polrii untuk dapat di bagi dua. Maksudnya disini adalah anggaran untuk sarana dan prasaran ATK atau pembelian senjata biarlah yang kelola orang pusat sendiri Tetapi mengenai anggaran untuk Pelaporan Pelayanan Kemasyarakatan untuk polisi di daerah tolong dibuat seperti metode BPJS Kesehatan kepada pembayaran rumah sakit yang ada di daerah.
Intinya di bayar dengan sesuai berapa banyak laporan pengaduan masyarakat kepada departemen polisi di daerah.
“Tentu hal itu dapat mengatasi keluh kesah masyarakat selama ini di dalam mendapatkan pelayanan di kantor polisi dan dibuat aturan mainya agar bisa diawasi oleh elemen masyarakat agar tidak terjadi penggelembungan anggaran untuk pengamprahan anggaran perkasus,” tandas Zul pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe kepada awak media di salah satu Cafe di Kota Langsa.
