Breaking News
Berita  

Meranti dan Karimun Terima Rekomendasi Kebijakan Perlindungan PMI di Wilayah Perbatasan dari Menko Kumham Imipas RI, Selangkah Lagi Skema SBT Terwujud

MITRAPOL-ID- JAKARTA -Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun menerima rekomendasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan melalui skema Special Border Treatment (SBT) . Rekomendasi ini menjadi langkah penting dalam perjuangan kedua daerah untuk menghadirkan kebijakan khusus yang memberikan kemudahan akses pekerjaan sekaligus menjamin perlindungan dan keamanan PMI yang bekerja di Malaysia.

Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026), tersebut dihadiri perwakilan 50 kementerian dan lembaga pemerintah. Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Kepulauan Meranti dan Bupati Karimun.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., serta Bupati Karimun Iskandarsyah.

Bupati H. Asmar bersama Wabup Muzamil dan Bupati Karimun Iskandarsyah, menyampaikan bahwa diterimanya rekomendasi tersebut merupakan buah dari perjuangan dan koordinasi intensif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun selama hampir satu tahun terakhir, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta kementerian dan lembaga terkait.

Menurutnya, rekomendasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi PMI di dua kawasan berbatasan dengan Malaysia ini, terutama dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, perlindungan, dan keselamatan pekerja migran.

“Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia,” ujar Asmar.

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan pembahasan di tingkat pemerintah Indonesia sebelum memasuki proses pembicaraan bilateral dengan Pemerintah Malaysia. Nantinya untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Kedua pemerintah daerah berharap proses pembahasan dan koordinasi internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan pada 2026, sehingga pembicaraan bilateral dengan Malaysia dapat dilaksanakan pada 2027.

“Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia,” jelas Wakil Bupati Muzamil.

Lebih lanjut, H. Asmar dan Muzamil menjelaskan bahwa gagasan Special Border Treatment dilatarbelakangi kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat dikedua wilayah perbatasan yang memiliki kedekatan akses dengan negara tetangga Malaysia.

Selama ini, masyarakat Meranti dan Karimun yang bekerja sebagai PMI di Malaysia masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari waktu bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses, hingga aspek perlindungan dan keamanan. Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat.

Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat perbatasan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan terhadap pekerja migran.

“Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka,” ungkapnya.

Muzamil optimistis, apabila skema kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan antar pemerintah, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun. Selain membuka peluang kerja yang lebih luas, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan keluarga pekerja migran.

Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara nyata.

Ia menyampaikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus berangkat dari persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memuat langkah penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun berharap perjuangan menghadirkan skema Special Border Treatment bagi PMI di kedua daerah dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya.

Upaya ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan, sehinggakan masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas, kepastian hukum, serta perlindungan yang layak saat bekerja di luar negeri.***