BATAM – Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB) mendatangi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Rabu (18/11/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan sejumlah bungkus rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai.
Dalam kunjungan tersebut, perwakilan SPWB, Ismail dan Haris, meminta Bea Cukai Batam melakukan pemeriksaan serta penelusuran menyeluruh terhadap legalitas produk, asal-usul barang, hingga jalur distribusi yang diduga berkaitan dengan peredaran rokok tersebut di wilayah Batam.
Kedatangan SPWB diterima oleh Mujiono selaku Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Bea Cukai Batam. Dalam pertemuan itu, SPWB menyampaikan dua pokok aspirasi yang dinilai penting untuk ditindaklanjuti.
Perwakilan SPWB, Ismail, mengatakan bahwa pihaknya ingin melaporkan dugaan peredaran rokok Manchester yang berdasarkan informasi dan dokumen laporan kepolisian yang mereka ketahui disebut berkaitan dengan seseorang bernama Willianto Alex Lili.
“Kami datang membawa dua poin penting. Pertama, kami meminta agar dugaan peredaran rokok merek Manchester ditelusuri secara objektif, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusinya. Kami ingin persoalan ini menjadi terang berdasarkan hasil pemeriksaan aparat berwenang,” ujar Ismail.
Menurutnya, penelusuran tidak seharusnya hanya berfokus pada produk yang ditemukan di lapangan. Bea Cukai juga diharapkan dapat menelusuri sumber pemasokan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran produk tersebut.
Minta Kepastian Tertulis Status Legalitas Rokok
Selain meminta penelusuran dugaan jaringan distribusi, SPWB juga meminta penjelasan resmi mengenai status legalitas rokok Manchester yang diserahkan kepada pihak Bea Cukai.
Ismail mengungkapkan, dalam komunikasi secara lisan, pihak Bea Cukai melalui Kasi Humas Mujiono menyampaikan bahwa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai merupakan barang yang melanggar ketentuan cukai.
Meski demikian, SPWB menginginkan adanya keterangan tertulis melalui mekanisme administrasi yang berlaku agar dapat dijadikan dasar dalam proses pelaporan dan tindak lanjut kepada instansi terkait.
“Kami meminta surat keterangan resmi mengenai status barang yang kami bawa. Penjelasan secara lisan sudah kami terima, tetapi kami berharap ada jawaban tertulis agar semuanya memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas,” katanya.
Ismail menambahkan, pihak Bea Cukai mengarahkan SPWB untuk menyampaikan permohonan secara tertulis. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan resmi.
“Kami sudah menyampaikan permohonan tertulis dan saat ini menunggu jawaban dari Bea Cukai. Kami menghormati prosedur yang berlaku dan berharap permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.
Soroti Potensi Kerugian Negara, Minta Produk Lain Ikut Ditelusuri
SPWB juga menyoroti potensi kerugian penerimaan negara apabila peredaran produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan cukai berlangsung secara luas.
Selain Manchester, Ismail menyebut sejumlah merek lain, di antaranya R7Bold dan Rave, yang menurut informasi pihaknya juga perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan dari instansi berwenang.
Ia menegaskan bahwa penyebutan sejumlah merek tersebut bukan merupakan kesimpulan mengenai status hukumnya. SPWB meminta agar legalitas setiap produk diperiksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hasil pemeriksaan resmi.
“Kami berharap Bea Cukai tidak hanya memeriksa satu merek, tetapi juga menelusuri produk-produk lain yang diduga beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai. Potensi kerugian negara harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
SPWB Soroti Persoalan Hukum yang Menimpa Wartawan
Di sisi lain, kedatangan SPWB juga merupakan bentuk solidaritas terhadap seorang wartawan berinisial H yang sebelumnya terseret persoalan hukum setelah memberitakan dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester.
SPWB menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan proporsional, terutama terkait hubungan antara produk yang menjadi objek pemberitaan, kepentingan publik, serta proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut SPWB, pemberitaan mengenai dugaan peredaran barang yang berpotensi melanggar ketentuan hukum merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Namun, organisasi tersebut juga menekankan pentingnya setiap pihak menghormati proses hukum dan tidak mendahului hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
SPWB berharap persoalan yang menimpa wartawan H dapat ditangani secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan terhadap kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Desak Bea Cukai Transparan dan Profesional
SPWB menegaskan bahwa persoalan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai tidak boleh dipandang sebatas aktivitas perdagangan biasa. Ada aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerimaan negara, serta pengawasan terhadap barang kena cukai yang perlu mendapat perhatian serius.
Organisasi tersebut menyatakan siap mengikuti prosedur yang berlaku dan menyerahkan informasi maupun dokumen pendukung apabila dibutuhkan dalam proses penelusuran oleh instansi berwenang.
Kini, SPWB berharap Bea Cukai Batam dapat menindaklanjuti laporan dan permohonan yang telah disampaikan secara transparan, profesional, serta sesuai dengan kewenangannya.
Publik pun menantikan penjelasan resmi mengenai status produk yang diserahkan, sekaligus langkah konkret aparat dalam menelusuri dugaan rantai distribusi rokok yang dipersoalkan tersebut. /Red












