MITRAPOL-ID–MERANTI -Menempatkan sosok yang tepat di tempat yang tepat tampaknya masih menjadi barang mahal dalam potret penataan birokrasi daerah saat ini. Ketika sebuah daerah berteriak tentang pentingnya swasembada pangan dan modernisasi pertanian, di saat yang sama publik justru disuguhkan ironi: seorang akademisi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rekam jejak mumpuni di bidang pertanian justru “dibuang” ke posisi yang jauh dari garis keahliannya.
Potret ironis ini tercermin jelas pada sosok Ione Simanungkalit, SE., Akt. Publik dan kalangan akademisi tentu tidak asing dengan dedikasinya. Berdasarkan dokumen resmi Surat Keterangan dari Fakultas Pertanian Universitas Riau (UNRI) Nomor: 1184/J19.1.23/AK/2001, Ione bukanlah orang baru dalam dunia ketahanan pangan. Beliau telah mendedikasikan ilmunya sebagai Tenaga Edukatif Luar Biasa (Dosen) di Fakultas Pertanian UNRI sejak Tahun Akademis 1999/2000.
Artinya, selama puluhan tahun, Ione Simanungkalit bukan sekadar membaca teori di atas kertas, melainkan sosok arsitek yang ikut mencetak generasi-generasi ahli pertanian di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka di Bumi Lancang Kuning.
Sangat disayangkan, di tengah urgensi daerah membenahi sektor agraria, posisi yang saat ini diemban oleh Ione Simanungkalit justru sama sekali tidak menyentuh bidang keahlian utamanya. Penempatan yang tidak sesuai porsi (mismatch) ini memicu pertanyaan kritis dari berbagai pihak: Mengapa pembuat kebijakan memilih menutup mata terhadap aset SDM lokal yang sudah teruji mutlak?
“Bagaimana pertanian daerah mau melompat maju jika nakhoda yang ditunjuk sering kali harus meraba-raba dan belajar lagi dari nol? Sementara di depan mata, ada ASN berprestasi yang puluhan tahun dipercaya mendidik mahasiswa pertanian di PTN ternama justru tidak dimanfaatkan,” ujar salah satu pengamat tata kelola pemerintahan daerah yang enggan disebutkan namanya.
Mengawinkan latar belakang regulasi, disiplin keuangan/akuntansi (SE., Akt), dengan penguasaan materi pertanian yang matang, membuat sosok Ione Simanungkalit memiliki keunggulan hibrida yang langka. Ia tidak hanya paham bagaimana mengelola birokrasi dan anggaran secara akuntabel, tetapi juga tahu persis anatomi dan solusi atas masalah pertanian di lapangan.
Langkah berani kini dinanti dari tangan dingin Bupati beserta jajaran tim penilai kinerja birokrasi. Pengakuan formal dari institusi sekelas Universitas Riau (UNRI) adalah bukti otentik, sebuah sertifikasi moral dan intelektual bahwa kapasitas Ione Simanungkalit berada di atas rata-rata.
Menempatkan beliau pada pos strategis di sektor pertanian—seperti Dinas Pertanian atau dinas teknis terkait—bukan lagi sekadar opsi politis, melainkan kebutuhan darurat demi menyelamatkan hajat hidup petani lokal.
Sudah saatnya gerbong birokrasi daerah dibersihkan dari stigma penunjukan jabatan berdasarkan ‘kedekatan’ atau ‘kompromi kamar gelap’. Sektor pertanian modern yang penuh tantangan iklim dan fluktuasi harga membutuhkan eksekutor yang paham luar-dalam, bukan pejabat yang gagap saat turun ke sawah dan ladang.
Publik kini menunggu, apakah bupati memiliki keberanian politik untuk mengembalikan sang pakar ke habitat aslinya demi kemajuan daerah, atau tetap membiarkan keahlian berkelas ini layu di posisi yang salah.***(Khairul)
