Mitrapol.id /Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nias Utara mulai menjadi sorotan publik. Salah satu dapur MBG di Kecamatan Sawo yang dikelola oleh Yayasan Berkat Sejahtera Indonesia diduga tidak menyajikan menu yang sesuai dengan standar anggaran program tersebut.
Sorotan ini muncul setelah beredarnya foto menu makanan MBG di media sosial Facebook inisial KJ pada Senin (09/03/2026). Dalam unggahan tersebut terlihat menu makanan yang dinilai masyarakat sangat sederhana dan diduga tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG.
Menindaklanjuti informasi tersebut, sejumlah wartawan dari berbagai media melakukan konfirmasi kepada pihak yayasan pengelola dapur melalui petugas SPPI, Berkat Idaman Zalukhu, yang bertugas di dapur MBG Kecamatan Sawo.selasa 10 03 2026.
Saat dikonfirmasi, Berkat Idaman Zalukhu membenarkan bahwa menu yang beredar di media sosial tersebut memang berasal dari dapur MBG yang dikelola oleh Yayasan Berkat Sejahtera Indonesia.
Ia mengakui bahwa apabila dihitung secara kasat mata, nilai menu makanan tersebut kemungkinan tidak mencapai standar harga yang telah ditetapkan dalam program MBG.
“Kalau dihitung secara kasat mata mungkin nilainya tidak mencapai standar MBG. Namun dalam hal ini kami melakukan pembayaran sesuai dengan faktur,” jelasnya kepada wartawan.
Menurutnya, variasi menu setiap hari menjadi salah satu pertimbangan dalam penyajian makanan. Ia menyebutkan bahwa apabila pada hari tertentu menu terlihat sederhana, maka pada hari berikutnya akan diberikan menu yang lebih lengkap untuk menyeimbangkan nilai harga sebelumnya atas kekurangan nilai sebelumnya.
“Contohnya hari ini roti dan buah, tetapi besoknya bisa saja kami memberikan daging supaya menutupi volume sebelumnya,” tambahnya.
Meski demikian, beredarnya informasi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi pengelolaan anggaran program MBG di daerah tersebut.
Sejumlah pihak berharap agar instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG agar benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah, yakni meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
Apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, masyarakat meminta agar pihak berwenang segera melakukan penyelidikan guna memastikan penggunaan dana negara dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
(Tim red)
