MITRAPOL-ID- MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memacu peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2026, sebanyak 126 satuan pendidikan masuk dalam daftar Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dari total sasaran tersebut, sebanyak 43 sekolah telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan alokasi anggaran mencapai Rp26.401.840.401, sementara sekolah sisanya masih dalam tahap proses menuju PKS.
Program berkonsep swakelola mandiri oleh pihak sekolah ini menjangkau seluruh tingkatan, mulai dari Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti, Raja Yusron, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) Feni Utami, menjelaskan bahwa revitalisasi ini difokuskan untuk membenahi dan meningkatkan standar fasilitas belajar mengajar di daerah.
“Pekerjaan fisik mencakup pembangunan serta rehabilitasi ruang kelas, ruang administrasi, fasilitas toilet dan sanitasi, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang UKS, area bermain anak, rumah dinas guru, penataan lingkungan sekolah, hingga pengadaan meublair,” jelas Feni.
Pendanaan program ini bersumber dari kolaborasi usulan Dinas Pendidikan dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD RI. Pelaksanaannya dilakukan bertahap; sekolah yang telah merampungkan PKS sebagian besar sudah memasuki pengerjaan fisik, sementara yang lain masih menyelesaikan berkas administrasi.
Beberapa sekolah yang sudah mulai merealisasikan perbaikan fisik di antaranya:
Tingkat SD: SD Negeri 9 Selatpanjang Timur (Rp1,88 miliar), SD Negeri 7 Selatpanjang Selatan (Rp1,60 miliar), SD Negeri 3 Teluk Samak (Rp1,52 miliar), dan SD Negeri 10 Selatpanjang Timur (Rp1,29 miliar).
Tingkat SMP: SMP Negeri 3 Rangsang Pesisir (Rp901,3 juta) dan SMP Swasta Bahrul Ulum (Rp613,7 juta).
Tingkat PAUD/KB: KB Anak Desa (Rp935,9 juta) dan KB Melati Kecamatan Rangsang Pesisir (Rp928,1 juta).
Feni menambahkan, pihak dinas saat ini terus menggesa penyelesaian kelengkapan dokumen pendukung bagi sekolah-sekolah yang berada di gelombang berikutnya.
“Pekan ini, beberapa pengelola SMP dan SD sedang menyusun dokumen persiapan PKS di Pekanbaru. Untuk tingkat PAUD, pemanggilan penandatanganan PKS juga berjalan bertahap. Sebagian sudah rampung PKS dan tinggal menunggu perhitungan final pagu anggaran,” terangnya.
Dari total 126 lembaga sasaran, dicatat satu lembaga yaitu KB Nur Azzahra yang menyatakan mengundurkan diri dan menolak alokasi bantuan revitalisasi tersebut.
Disdikbud Kepulauan Meranti berkomitmen mengawal seluruh tahapan agar berjalan tepat waktu dan transparan sesuai aturan yang berlaku, demi menghadirkan fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Kepulauan Meranti.***(Khairul)
