Mitrapol.id/Diminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Nias Utara untuk mengaudit bantuan Penerima Manfaat di Kelurahan Pasar Lahewa, Nias Utara yang Diduga tidak sesuai spesifikasi.
Saat tim melakukan investigasi dan konfirmasi Pak Masinu Zalukhu salah satu Penerima Manfaat mengeluhkan pengadaan bahan bangunan yang serba kekurangan. Menurut informasi bahwa sebanyak 20 unit yang disalurkan oleh pemerintah pusat dengan Nilai 26jt per unit.
Program bantuan ini dibentuk kelompok Swadaya Rencana Kebutuhan Bantuan (RKB) dengan nama “Menyala -01”.
“Susah ini Bahan ditanggung-tanggungkan, mau saya plaster lantai tapi katanya sudah habis, bahan melalui Ina Riska. Banyak kekurangan. Data sudah ada dari provinsi berupa faktur. Bukan hanya satu orang ini hampir semua penerima manfaat,” ujarnya sambil menunjukkan data dari pusat.
Seharusnya target/ kontrak penyelesaian bangunan tersebut dari bulan 12 kemaren namun hingga sekarang belum selesai.
“Gantung semua, ini kan bantuan dari pemerintah, tapi seolah-olah di klaim oleh oknum tertentu,” tambahnya. Menurutnya semua 12 unit ini bermasalah.
Dari informasi yang di himpun Data dari provinsi sudah tidak sesuai dengan pengadaan barang seperti pintu, dan bahan bangunan lainnya.
“Nilai anggaran data pusat tidak sesuai bahan bangunan yang diberikan, Perkiraan kurang lebih 15jt kalau sampai, padahal setiap Unit nilainya Rp26jt,” ungkapnya.
Penerima manfaat Nasrudin Lase juga protes kepada pengadaan bahan bangunan yang dinilai tidak sesuai seperti Batako, daun pintu dan bahan bangunan lainnya.
“Kita kekurangan Batako, daun pintu, batu dan lainnya kekurangan,” jawab Nasrudin.
Tim media ini pun telah melakukan konfirmasi kepada pengadaan bahan bangunan melalui PT Zakwan Makmur Sentosa yang dipimpin oleh Ahmad Waras Zalukhu pasar Lahewa.
“Itu program bantuan pemerintah pusat dan di swadayakan kepada masyarakat untuk disalurkan kepada Penerima Manfaat. Mungkin sudah diberikan kompensasi sampai bulan Januari ini akan diselesaikan.,”jelasnya. Ia juga menyampaikan bahwa Kadis PKP (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) telah meninjau lokasi tersebut .
“Kita berharap bulan ini progresnya akan selesai,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Pusat, Dinas Terkait, Kelompok Swadaya Masyarakat d
an Pemerintah Pusat. /Tim.
