MITRAPOL-ID- MERANTI — Peredaran pangan asal luar negeri menjadi salah satu perhatian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Persoalan tersebut mengemuka saat Kepala BBPOM di Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si., bertemu dengan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (8/10/2026).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Kepala Dinas Koperasi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), PLT Kadis Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, serta Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam pertemuan itu, BBPOM memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan. Namun, berdasarkan pemetaan kerawanan yang dilakukan, peredaran pangan dari luar negeri menjadi salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan.
Sofiyani menegaskan, pengawasan obat dan makanan tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat melalui BBPOM dengan pemerintah daerah agar kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kondisi dan karakteristik daerah.
“Sebagai unit pelaksana teknis, kami melaksanakan kebijakan pusat, termasuk regulasi terkait obat dan makanan serta pengawasannya. Namun, karena kami berada di daerah, program kami juga harus sejalan dengan program pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Sofiyani.
Menurutnya, sinergi antara BBPOM dan Pemkab Kepulauan Meranti selama ini telah berjalan dengan baik. Bahkan, pemerintah daerah dinilai telah mengambil sejumlah langkah dalam mendukung pengawasan produk yang beredar di tengah masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi yang sangat baik kepada Pemerintah Kabupaten Meranti karena sudah banyak hal yang dilakukan, termasuk dalam menangani peredaran produk. Dari pemetaan kerawanan, salah satu yang cukup menonjol adalah pangan dari luar negeri,” katanya.
Sofiyani menjelaskan, pengawasan perlu dilakukan secara konsisten karena selama masih terdapat permintaan masyarakat terhadap produk tertentu, potensi peredarannya tetap akan muncul.
Selain persoalan pangan dari luar negeri, BBPOM turut mendorong optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang mendukung program pengawasan obat dan makanan di Kepulauan Meranti.
Sofiyani menyebut, pada tahun ini dukungan anggaran tersebut berada di kisaran Rp400 juta. Ia berharap pengelolaan, penyerapan serta pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan secara optimal sehingga dukungan serupa dapat kembali diperoleh pada tahun berikutnya.
“Tahun ini nilainya sekitar Rp400 juta. Mudah-mudahan dengan komitmen pemerintah daerah, penyerapan yang baik dan pertanggungjawaban yang baik, tahun depan Meranti bisa memperoleh kembali,” ujarnya.
BBPOM juga mendorong Pemkab Kepulauan Meranti meningkatkan capaian program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Program tersebut dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di berbagai lingkungan masyarakat.
Sejumlah kegiatan, kata Sofiyani, sebenarnya telah berjalan. Di antaranya pengawasan pangan industri rumah tangga, baik pada tahap sebelum produk beredar maupun setelah produk beredar di masyarakat.
Namun, masih terdapat sejumlah kekurangan pada aspek dokumentasi dan data dukung yang dibutuhkan untuk meningkatkan capaian program.
“Sebetulnya beberapa kegiatan sudah dilakukan, seperti pengawasan pangan industri rumah tangga, baik pre-market maupun post-market. Namun, masih ada kekurangan pada dokumen dan data dukung yang diperlukan,” ungkapnya.
Karena itu, BBPOM berharap dukungan Bupati dapat mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperkuat koordinasi sekaligus melengkapi berbagai data dan dokumentasi program.
Penguatan pengawasan tidak hanya menyasar produk yang beredar, tetapi juga menyentuh sektor produksi pangan masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, tim BBPOM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Meranti melakukan kunjungan ke sejumlah sarana produksi pangan, termasuk produsen mi sagu dan berbagai produk olahan berbahan dasar sagu yang menjadi bagian dari potensi ekonomi daerah.
BBPOM juga memberikan bimbingan teknis mengenai cara produksi pangan olahan yang baik bagi industri rumah tangga melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan.
Pengawasan juga dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami juga sudah melakukan kunjungan ke SPPG. Bagaimanapun, dengan adanya Perpres Nomor 15 Tahun 2025, BPOM memiliki peran dalam pengawasan SPPG,” kata Sofiyani.
Edukasi keamanan pangan turut menyasar masyarakat dan kalangan pelajar. Salah satunya dilakukan di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya memilih serta mengonsumsi pangan yang aman.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya preventif agar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai keamanan pangan.
Di sisi lain, Sofiyani mengapresiasi capaian Kepulauan Meranti dalam program pemberdayaan keamanan pangan.
Menurutnya, Meranti sebelumnya telah mendapatkan intervensi program keamanan pangan di pasar, sekolah dan desa. Bahkan, Desa Bangko pernah meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Desa Pangan Aman pada 2023.
“Ini tentunya menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi Kabupaten Meranti, tetapi juga bagi kami sebagai pendamping,” katanya.
Sementara di sektor kefarmasian, BBPOM juga telah melakukan pengawasan terhadap sejumlah sarana pelayanan kefarmasian, termasuk apotek, Instalasi Farmasi Kabupaten dan rumah sakit.
Dari hasil pengawasan tersebut, tidak ditemukan permasalahan yang bersifat kritis. Sejumlah catatan lebih berkaitan dengan pengelolaan obat dan kelengkapan dokumentasi.
“Alhamdulillah tidak ada temuan yang kritis. Hanya ada beberapa hal terkait pengelolaan obat dan dokumentasi. Ada juga alat pengukur suhu di Instalasi Farmasi yang belum dikalibrasi,” jelas Sofiyani.
Hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyambut baik pengawasan sekaligus pembinaan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru.
Namun, menyangkut peredaran barang dari luar negeri, Asmar meminta agar pengawasan dilakukan secara bijak, terukur dan terkoordinasi dengan mempertimbangkan karakteristik geografis Kepulauan Meranti.
Menurutnya, posisi Meranti sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah yang berdekatan dengan negara tetangga membuat mobilitas orang dan barang lintas wilayah telah berlangsung sejak lama.
“Jarak kita dengan negara tetangga memang cukup dekat. Karena itu, ada aktivitas ini susah ditinggalkan,” ujar Asmar.
Ia mengatakan, sebagian produk dari luar negeri memiliki peminat di tengah masyarakat karena dinilai menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan produk sejenis dari dalam negeri.
Kondisi tersebut, menurut Asmar, perlu disikapi secara proporsional agar pengawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Bukan kita menjelekkan produk dalam negeri. Tetapi masyarakat menilai ada barang dari luar yang harganya lebih murah. Ini yang perlu kita sikapi bersama dengan bijaksana,” katanya.
Asmar menambahkan, persoalan peredaran barang dari luar negeri bukan sesuatu yang baru bagi Kepulauan Meranti. Aktivitas tersebut telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya dan menjadi bagian dari dinamika perdagangan masyarakat di wilayah perbatasan.
Karena itu, ia mendorong adanya pengawasan bersama antara pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk terhadap produk yang beredar di minimarket maupun pusat-pusat perdagangan.
“Kita perlu melakukan pengawasan bersama. Jika ditemukan barang yang perlu ditindaklanjuti, tentu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bagi Asmar, pengawasan bukan semata-mata persoalan penertiban, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka menjaga keamanan masyarakat, ketertiban perdagangan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi daerah.
“Yang paling penting masyarakat kita aman dan tertib. Bagaimana Meranti bisa terus maju, masyarakat sejahtera dan pembangunan berjalan dengan baik, itu yang kita inginkan,” ujarnya.
Ia berharap persoalan perdagangan di wilayah perbatasan dapat dibahas secara bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan instansi teknis terkait. Dengan demikian, kepentingan masyarakat tetap terlindungi, sementara pengawasan terhadap obat, makanan dan barang yang beredar dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Meranti memiliki karakter sebagai daerah kepulauan dan perbatasan. Karena itu, persoalan seperti ini perlu ditangani secara bersama-sama dengan pendekatan yang tepat,” pungkas Asmar.***
