Mitrapol.id | Kondisi alat pengangkut roda empat milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam memprihatinkan. Dengan tampilan yang bolong, kusam, dan berkarat, alat pengangkut ini tidak hanya mengurangi estetika kota, tetapi juga menimbulkan keluhan dari masyarakat terkait bau busuk saat kendaraan ini melintasi jalanan.
Berdasarkan data yang diperoleh, DLH Batam menganggarkan miliaran rupiah untuk pemeliharaan setiap tahunnya, pada 2021 Rp7,7 miliar, tahun 2022 Rp6,8 miliar dan tahun 2023 Rp8,6 miliar.
Dengan jumlah anggaran yang signifikan, muncul pertanyaan besar terkait efektivitas penggunaannya.
Ketika media acikepri.com mengkonfirmasi penggunaan anggaran ini, Kepala DLH Batam, Herman Rozie, memilih bungkam.
Surat resmi yang dikirimkan media ini tidak mendapat respons, meskipun telah diterima oleh staf DLH beberapa waktu lalu. Bahkan, surat serupa yang dikirim pada April 2024 juga tidak diindahkan.
Pertanyaan yang diajukan sebenarnya sederhana:
1. Apakah pemeliharaan alat angkut dilakukan melalui tender atau penunjukan langsung?
2. Apa nama bengkel yang bertanggung jawab atas perawatan?
3. Bagaimana sistem pembayaran untuk setiap unit yang diperbaiki?
Namun, hingga kini, pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dijawab oleh DLH Batam. Sikap diam ini menimbulkan dugaan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran.
Investigasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak alat angkut DLH Batam yang tidak layak pakai.
Padahal, dengan anggaran miliaran rupiah setiap tahunnya, seharusnya kondisi kendaraan dapat lebih baik. Masyarakat pun mempertanyakan, ke mana sebenarnya dana pemeliharaan ini dialokasikan?
Menurut seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya, “Kami sering melihat kendaraan DLH yang sudah usang, bahkan terlihat seperti tidak pernah dirawat. Bau busuk dari kendaraan juga sangat mengganggu, apalagi saat melewati area pemukiman.”
Minimnya transparansi dan buruknya kondisi alat angkut membuka peluang adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Apalagi, ketidakjelasan mengenai mekanisme tender atau penunjukan langsung serta nama bengkel yang digunakan semakin memperkuat kecurigaan.
Masyarakat Batam dan pemerhati kebijakan publik mendesak DLH Batam untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran ini. Jika tidak, masalah ini berpotensi menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Dengan alokasi dana yang begitu besar, sudah sepatutnya DLH Batam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. (Tim red
Sumber acikepri.com
