Mitrapol.id / 10 Oktober 2026 — Persoalan sewa-menyewa bangunan antara PT Gen Sys Technology dan PT Petrus Indonesia kembali menjadi sorotan. Kuasa hukum PT Gen Sys Technology mengaku mengalami hambatan saat hendak mendampingi pemilik perusahaan untuk memeriksa aset dan peralatan mesin yang diklaim milik kliennya di kawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Sabtu (10/10/2026).
Tim kuasa hukum yang disebut dalam keterangan pihak PT Gen Sys Technology, yakni Advokat Saferiyusu Hulu, S.H., M.H., Seh afati Hulu, S.H., dan Julfester Gulo, S.H., berupaya melihat secara langsung keberadaan serta kondisi sejumlah peralatan mesin yang diduga masih berada di area perusahaan tersebut. Namun, menurut pihak PT Gen Sys Technology, upaya itu terhalang oleh petugas sekuriti yang berjaga di lokasi.
Pihak perusahaan menduga pembatasan akses tersebut berkaitan dengan kebijakan manajemen PT Petrus Indonesia selaku pihak yang menempati bangunan. Meski demikian, alasan penolakan akses dan keterangan dari manajemen PT Petrus Indonesia masih perlu dikonfirmasi.
Berawal dari Perjanjian Sewa pada 2014
Berdasarkan keterangan pihak PT Gen Sys Technology, persoalan ini bermula pada 2014 ketika PT Petrus Indonesia menyewa dua unit bangunan milik perusahaan tersebut. Perjanjian sewa itu disebut berlaku hingga 2016.
Pihak PT Gen Sys Technology menyatakan bahwa bangunan tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh PT Petrus Indonesia selama bertahun-tahun setelah masa sewa berakhir. Kondisi itu, menurut pihak pemilik, menyulitkan mereka untuk mengakses lokasi dan memeriksa aset yang diklaim sebagai milik perusahaan.
Dalam keterangannya, pihak PT Gen Sys Technology juga menyebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 38 yang menghukum PT Petrus Indonesia membayar uang sewa sebesar Rp6,6 miliar.
Namun, nomor perkara secara lengkap, tanggal putusan, status hukum putusan, serta rincian amar putusan tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi pengadilan agar duduk perkara dapat diketahui secara utuh.
Keberadaan Peralatan Mesin Jadi Persoalan
Salah satu hal yang ingin dipastikan oleh PT Gen Sys Technology adalah keberadaan sejumlah peralatan mesin, termasuk mesin bermerek TECHNO MAGNETE yang menurut pihak perusahaan merupakan bagian dari aset mereka.
Pemeriksaan langsung tersebut dimaksudkan untuk mencocokkan kondisi dan keberadaan barang dengan nota pembelian maupun dokumen kepemilikan yang dimiliki perusahaan.
Pihak PT Gen Sys Technology menyatakan memiliki dokumen legalitas tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 38 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perusahaan itu juga mengaku memiliki dokumen terkait dari BP Batam, berupa Penetapan Lokasi (PL), surat keputusan (SKEP), dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJ), sebagaimana disebut dalam keterangan mereka.
Meski demikian, dokumen kepemilikan tanah dan bangunan perlu dibedakan dari dokumen kepemilikan peralatan mesin. Status masing-masing aset tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti yang relevan.
Kuasa hukum menyampaikan kekhawatiran bahwa sejumlah barang yang hendak diperiksa mungkin tidak lagi berada di lokasi tersebut. Akan tetapi, dugaan itu belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan langsung dan pencocokan dokumen.
Kuasa Hukum Telah Bersurat ke Kepolisian
Advokat Ferry Hulu, yang juga disebut sebagai kuasa hukum dalam upaya pemeriksaan aset tersebut, menyatakan pihaknya telah menyurati Polsek Batu Aji dan Polresta Barelang. Langkah itu ditempuh untuk meminta perhatian kepolisian agar persoalan dapat ditangani secara kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Pihak kuasa hukum juga berharap Kapolda Kepulauan Riau beserta jajaran memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurut mereka, penyelesaian yang jelas dan sesuai hukum diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, termasuk bagi kegiatan investasi di Batam.
Mereka meminta agar para pihak diberikan ruang untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk membuka kesempatan pemeriksaan aset dengan tetap memperhatikan prosedur keamanan dan ketentuan hukum.
“Apabila setelah pemeriksaan ditemukan indikasi bahwa barang milik klien kami tidak berada di tempat sebagaimana mestinya, kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai prosedur dan berdasarkan bukti yang sah,” demikian inti pernyataan pihak kuasa hukum.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari manajemen PT Petrus Indonesia mengenai dugaan penghadangan, status penguasaan bangunan, serta keberadaan peralatan mesin yang dipersoalkan belum diperoleh. Konfirmasi kepada pihak perusahaan diperlukan agar pemberitaan berimbang dan memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat dilakukan secara transparan, mengedepankan bukti, serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.












