Mitrapol.id : MERANTI — Polemik kontes kecantikan waria atau LGBT yang disebut-sebut berlangsung di salah satu tempat hiburan malam (THM) News Paragon Jalan Sultan Syarif kasim, Pekanbaru, terus menjadi sorotan publik. Isu ini tidak hanya ramai di media sosial, tetapi juga memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat hingga berujung pada aksi penolakan secara terbuka.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Team Libas Kabupaten Kepulauan Meranti, T. L. Sahanry, S.Pd., CPLA, angkat bicara terkait persoalan tersebut. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pembiaran oleh manajemen THM News Paragon Pekanbaru terhadap pelaksanaan kontes kecantikan waria yang dinilai menimbulkan kegaduhan sosial.
Menurut Sahanry, kegiatan tersebut telah memicu polemik luas di tengah masyarakat dan memunculkan aksi penolakan besar-besaran yang menuntut Pemerintah Provinsi Riau agar mencabut izin atau menutup News Paragon Pekanbaru secara permanen.
Aksi protes tersebut bahkan berlangsung hingga larut malam, menandakan kuatnya resistensi publik terhadap aktivitas yang dinilai bertentangan dengan nilai sosial dan budaya setempat.
Ia menilai polemik ini telah mencoreng marwah Provinsi Riau yang dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning, negeri yang menjunjung tinggi nilai adat, norma sosial, dan kearifan lokal.
“Ini bukan sekadar soal hiburan malam, tetapi soal penghormatan terhadap nilai dan identitas daerah,” ujar Sahanry kepada awak media.
Lebih lanjut, Ketua DPD Team Libas Meranti itu juga mengingatkan agar manajemen THM News Paragon di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lengah dalam melakukan pengawasan internal.Ia menekankan pentingnya kontrol ketat terhadap seluruh aktivitas hiburan agar peristiwa serupa tidak terjadi di wilayah yang dikenal sebagai Kota Sagu tersebut.
“Pengawasan LGBT di kota sagu harus lebih intensif, jangan sampai itu terjadi dikabupaten Kepulauan Meranti karena jika hal itu terjadi, kami juga akan melakukan hal yang sama, dan juga perlu tekankan disini pengawasan anak dibawah umur di THM di Perketat agar tidak terjadi tindakan Eksploitasi anak di bawah umur, yang kini semakin marak” ujar Sahanry kepada media
Selain itu, Sahanry mendesak aparat berwenang, khususnya Satpol PP dan Kepolisian, untuk meningkatkan pengawasan secara menyeluruh terhadap operasional tempat hiburan malam. Menurutnya, pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat di kemudian hari.
Dari sisi investigasi, awak media mencoba mengonfirmasi persoalan ini kepada manajemen News Paragon Kabupaten Kepulauan Meranti ASM melalui pesan WhatsApp dengan nomor 0823-2132-XXXX. untuk minta tanggapan,
Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen yang dihubungi tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi.
Sikap diam tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan tanggung jawab pengelola usaha hiburan dalam merespons isu yang berdampak luas secara sosial.Ketertutupan informasi justru berpotensi memperkeruh persepsi masyarakat dan memperbesar spekulasi di ruang publik.
Konfirmasi awak media mitrapol.id akan dilanjutkan kepada Kasat Satpol PP dan Pihak Polres Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan dan kondusifitas Selatpanjang serta membatasi ruang gerak LGBT di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Catatan Redaksi: Media mitrapol.id menjunjung tinggi prinsip independensi dan keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sehubungan dengan itu, redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Pers.
